Beranda » Pajak » Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)

Kewajiban PKP

a. Pengusaha yang telah wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha Kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak seperti tersebut diatas berkewajiban untuk :

1) Melaporkan usahanya (mendaftarkan perusahaannya) untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

2) Memungut PPN/PPn BM yang terutang.

3) Menyetor PPN/PPnBM yang terutang (yang kurang dibayar)

4) Melaporkan PPN/PPn BM yang terutang (menyampaikan SPT Masa PPN/PPn BM).

b. Pengusaha kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi boleh memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Dengan demikian, atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan PPN, kecuali jika Pengusaha Kecil tersebut memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

c. Apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku, peredaran bruto (omzet) Pengusaha telah melewati batasan Pengusaha Kecil, Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.

d. Apabila dalam satu tahun buku peredaran bruto Pengusaha Kena Pajak tidak melebihi batasan Pengusaha kecil, maka Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Hak PKP

a. Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP

b. Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN

Proses Pencabutan PKP :

a. Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

b. Keputusan akan diberikan dalam jangka waktu 2 bulan sejak permohonan diterima.

c. Jika Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 2 bulan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan keputusan pencabutan akan diberikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah 2 bulan tersebut.

Contoh :

PT A bergerak dalam bidang perdagangan garmen. Selain itu, PT A juga melakukan penyerahan jasa pengecetan gedung. Pada Masa September 2002, PT A melakukan pengecetan penjualan garmen s.d. September 2002 sebesar Rp 350.000.000,00 dan penyerahan jasa pengecetan gedung s.d. bulan September 2002 Rp 50.000.000,00. Dari kasus ini dapat dihitung Peredaran usaha PT A s.d. September 2002 adalah sebesar Rp 400.000.000,00 (87,5% penyerahan BKP). Jadi dalam hal ini PT A sudah berkewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan Oktober 2002.

Dokumen-dokumen Tertentu Sebagai Faktur Pajak Standar

( KEP - 522/PJ/2000 Jo KEP - 522/PJ/2000 )

PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang dilampiri dengan SSP (Surat Setoran Pajak) atau bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai atas impor Barang Kena Pajak, termasuk PIB System Electronic Data Interchange (EDI) Biasa (SE - 22/PJ.52/2003).

PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah difiat muat oleh Ditjen Bea dan Cukai dengan dilampiri invoice yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan PEB tersebut.

SPPB (Surat Perintah Pengiriman Barang) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/Dolog untuk penyaluran tepung terigu.

PNBP (Paktur Nota Bon Penyerahan) yang dibuat/dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM.

Tanda pembayaran atau kuitansi telepon.

Tiket atau tagihan surat muatan udara (Airway bill) atas penyerahan jasa angkutan udara Dalam Negeri.

SSP untuk pembayaran PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan.

Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

Dokumen-dokumen tersebut minimal harus memuat :

·         Identitas yang berwenang membuat dokumen.
·         Nama, alamat, dan NPWP penerima dokumen.
·         Jumlah satuan apabila ada.
·         Dasar Pengenaan Pajak.
·         Jumlah pajak yang terutang.

Belum ada tanggapan untuk "Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)"

Post a Comment